“Implementasi buku murah harus dipercepat sehingga bisa mengurangi komponen pembiayaan orang tua yang menyekolahkan putra-putrinya,” kata Presiden Yudhoyono usai memimpin rapat terbatas bidang pendidikan di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (5/2).
Salah satu persoalan pendidikan yang dihadapi saat ini adalah ketersediaan buku atau bahan-bahan ajaran baik dari segi jumlah maupun harga. Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan membeli copyright (hak kopi) dan memproduksi buku itu sehingga memudahkan para murid mendapatkan harga buku murah.
Sejak tahun 2005 disamping beasiswa, pemerintah telah memberikan beberapa bantuan dianataranya BOS, BKM (Bantuan khusus Murid) dan BOS buku senilai Rp11,5 triliun. Bantuan ini membebaskan pungutan buku sekitar 70,3 persen siswa SD dan SMP.
“Program ini akan dilanjutkan agar akses pendidikan dapat dibuka lebih lebar dan orang tua golongan ekonomi lemah tidak memiliki hambatan untuk menyekolahkan anaknya,” ujarnya.
Pada rapat itu, hadir juga Wapres Jusuf Kalla, Mendiknas Bambang Sudibyo, Menkes Siti Fadilah Supari, Menristek Kusmayanto Kadiman, mendagri Mardiyanto, Seskab Sudi Silalahi dan para gubernur di Indonesia.
Dalam hal peningkatan mutu dan kualitas pendidikan Indonesia, kepala negara berpendapat bahwa hal itu sesuatu yang tidak bisa dikompromikan. Bangsa Indonesia tidak boleh lunak dan permisif terhadap mutu pendidikan jika ingin bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain.
Pemerintah, menurut presiden, juga berupaya keras mempertahankan kualitas dosen dan guru melalui peningkatkan gaji dan pemberian tunjungan fungsional, profesi dan tunjangan khusus.
“Dengan cara itu kita berharap bahwa mereka semua memiliki kompetensi atau kemampuan yang baik, mengerti hak dan kewajiaban tentunya mendapatkan kesejahteraan cukup,” katanya. Dalam hal peningkatan mutu pendidikan, pemerintah bersama-sama lembaga pendidikan dan dunia usaha akan membangun kerjasama untuk mengurangi angka pengangguran akibat kurangnya sinkorinasi lembaga pendidikan terhadap pekerjaan yang diperluka dunia industri atau sector jasa.
Selain itu, pemerintah juga meningkatkan penguasaan Information Communication and Technologi (ICT) terhadap peserta didik. "Sebagai contoh telah kita gelar jaringan ICT di 10 ribu di seluruh 471 dinas kota/kabupaten , termasuk 36 unit pendidikan jarak jauh."
Harapannya adalah agar pendidikan "lebih cepat, merata dan menjangkau kemampuan kita untuk memberikan pendidikan di seluruh tanah air,” kata presiden sambil menambahkan bahwa sejak tahun 2005-2007 pemerintah telah melakukan pembangunan dan rehabilitasi 5.419 unit sekolah, 4.428 perpustakaan dan 8.581 laboratorium dengan biaya Rp7,147 triliun. (T.Ys/id/a)